Saat ini saya akan membahas mengenai isu yang ada di dunia ekonomi, terutama dalam masalah audit kinerja. Sebelumnya dalam audit kinerja kita mengenal prinsip 3E yang harus di penuhi yaitu effectiveness (efektivitas), efficiency (efisien) dan economy (ekonomis). Namun seiring dengan berkembangnya perekonomian dan kehidupan sosial di dunian ini konsep 3E diatas berkembang dan bermunculan E yang lainnya, salah satunya yaitu equity (keadilan).
Dalam prakteknya sering terjadi muncul trade-off apakah kita lebih mengutamakan efisiensi atau keadilan. Efisiensi ieu sendiri adalah perbandingan antara input dan output apakah output yang dihasilkan lebih besar atau minimal sama dengan inputnya. Sedangakan equity atau keadilan tentu memiliki banyak arti, ada yang mengatakan bahwa keadilan atau pemerataan ini adalah setiap manusia berhak mendapatkan yang sama, ada pula yang menyatakan bahwa maksud keadilan disini memposisikan sesuatu sesuai porsinya. Saya ambil pengertian yang pertama yaitu equity disini lebih ke pemerataannya.
Lingkungan pemerintah memiliki tugas untuk melayani masyarakatnya, salah satunya yaitu menyediakan barang dan jasa bagi masyarakatnya. Dalam proses memberikan pelayanan berupa barang dan jasa sudah tentu pemerintah harus memperhatikan prinsip 3E dan pengembangannya diatas. Terdapat ciri khas yang melekat pada produk sektor publik yaitu :
- Nonexludability : barang tersebut dapat dinikmati oleh semua orang tanpa mengorbankan kenikmatan lain.
- Nonrivalness in consumption : dalam menggunakan barang tersebut orang tidak perlu bersaing untuk mendapatkannya.
Jika kita melihat diatas pemerintah pada intinya harus mampu menghasilkan produknya yang dapat dinikmati oleh semua kalangan di masyarakatnya, nah menurut saya ini sudah bisa dikatakan produk pemerintah ini harus menerapkan prinsif equity.
Namun dalam proses pembuatan produk publiknya, menurut saya pemerintah lebih mengutamakan efisiensi daripada equity. Karena jika produk publik itu dibuat secara efisien maka hasilnya pun akan maksimal dan dapat dinikmati oleh semua masyarakat (dalam hal ini berupa output). Sedangkan titik prinsip equity-nya terdapat pada bagian outcome, dan bukan output ataupun input. Sehingga menurut saya dalam hal ini yaitu proses produksi sektor publik antara efisiensi dengan equity ini tidak saling bertolak belakang karena temoat dimana sudut pandang mereka terletak di tempat yang berbeda.
Kecuali jika kita berbicara di sektor swasta dan yang di permasalahkan yaitu antara padat karya dengan padat modal tentu terapat trade-off antara efisiensi dengan equity. Apakah mereka akan lebih mengutamakan efisiensi yang artinya menggunakan modal lebih besar dan tenaga kerja yang sedikit atau mereka akan menggunakan tenaga kerja yang lebih besar dan modal yang tidak terlalu besar? Itu semua tergantung kebijakan perusahaan, dan dua-duanya saya rasa sah-sah saja.
So, what are you gonna choose? Efficiency? or Equity?
Tulisan ini akan saya lanjutkan dalam pos-pos berikutnya, don't miss it! :)
0 comments:
Post a Comment